ORGANISASI INTERNASIONAL BIDANG EKONOMI DAN PERDAGANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama negara-negara di dunia menjadi saling bergantung dalam bidang satu sama lain, mereka membutuhkan peraturan untuk mengatur hubungan ekonomi internasional, yaitu perjanjian multilateral dan organisasi internasional.

Sejak abad ke-19 pemerintah telah bekerja sama untuk menciptakan organisasi internasional yang mengatur peningkatan hubungan ekonomi antar negara. Kebanyakan/beberapa dari organisasi ini telah dibentuk secara dramatic sejak Perang Dunia II.

Saat ini terdapat beberapa perjanjian ekonomi (dan organisasi) yang mencari pengatur perdagangan komiditi internasional (perjanjian-perjanjian komiditi), yang mengatur pertukaran tarif internasional (IMF) yang mempengaruhi perdagangan internasional dan perkembangannya (IBRD, IMF, IFC, IDA, OECD, GATT, dan lain-lain), yang dibuat dalam bidang perdagangan umum dan menggunakan pengaruh yang luas pada pabrik-pabrik, industry, pertanian, transportasi, keadaan-keadaan ekonomi dan sosial secara umum.

Semua ini diketahui bahwa perjanjian internasional merupakan suatu hal yang dpat menciptakan hak-hak dan kewajiban yang meningkat pada hukum internasional. Jajaran yang luas pada perjanjian internasional, masih ada dan yang aka nada, dapat digambarkan sebagai sumber utama hak dan kewajiban dalam hukum internasional dan khususnya hukum ekonomi internasional saat ini. Perjanjian internasional itu menentukan hak dan kewajiban antar negara, antara negara-negara dan organisasi internasional.

Banyak organisasi ekonomi internasional, seperti organisasi internasional public, yang sedang dibentuk, biasanya menghasilkan konsultasi dan negoisasi yang berlarut-larut. Bagaimanapun, dalam hal yang penting bahwa yang diciptakan harus melalui produk dari proses negosiasi yang panjang. Sebagai contoh perjanjian pengembangan antara IMF dan IBRD yang diadakan dari 1 sampai 22 Juli 1944 di Bretton Woods, New Hampaschire dan baru ada pada tanggal 27 Desember 1945. Hal ini didahulu oleh negoisasi yang panjang antara para peserta yang berkepentingan (antara lain USA dan Inggris).

Bentuk organisasi ekonomi internasional dalam hal ini termasuk semua organisasi dari suatu dasar antar pemerintahan yang berhubungan dengan hubungan-hubungan ekonomi, keuangan dan pembiayaan atau hal lain yang langsung mempunyai pengaruh pada hubungan itu.

Dengan adanya organisasi ekonomi internasional terebut maka suatu negara juga melakukan perdagangan bebas, baik produk primer, sekunder maupun tersier.

Permasalahan hukum dalam perdagangan bebas pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan masalah-masalah yang dihadapi para piha dalam transaksi bisnis domestic. Walaupun demikian, terdapat sejumlah masalah yang unit dalam transaksi bisnis internasional yang makin berkembang pada era perdagangan bebas dewasa ini. Masalah-masalah yang timbul dalam transaksi bisnis internasional umumnya berkaitan erat dengan resiko-resiko tambahan tertentu, dan adanya penerapan bebera peraturan yang berbeda.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari makalah ini adalah sebagai berikut :

a. Bagaimana hukum organisasi internasional bidang ekonomi

b. Bagaimana hukum organisasi internasional bidang perdagangan

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui hukum organisasi internasional bidang ekonomi

b. Untuk mengetahui hukum organisasi internasional bidang perdagangan

BAB II

PEMBAHASAN

A. Organisasi Internasional Bidang Ekonomi

1. Klasifikasi Organisasi Ekonomi Internasional

Organisasi internasional dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara antara lain, berdasarkan keikutsertaan dari keanggota dan fungsi walaupun perbedaan antara organisasi ekonomi dan politik tidak begitu jelas.

• Organisasi ekonomi internasional global

Beberapa perwakilan (Agencies) khusus dan GATT :

- International Labour Organization (ILO)

- International Civil Aviation Organitation (ICAO)

- Food and Agriculture Organization (FAO)

- International Bank Reconstruction and Development (IBRD)

- International Finance Corporation (IFC)

- International Development Association (IDA)

Badan-badan tambahan yang diciptakan oleh sidang umum PBB :

- United Nation Development Programme (UNDP)

- The United Nation Capital Development Fund (UNCDF)

- The United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD)

- The United Nation Industrial Development Organization (UNIDO)

• Organisasi ekonomi regional

Komisi regional kerangka ECOSOC

- Komisi Ekonomi untuk Eropa

- Komisi Ekonomi untuk Afrika

- Komisi Ekonomi untuk Afrika Barat

- Komisi Ekonomi untuk Amerika Latin

- Komisi Ekonomi untuk Asia dan Asia Timur

• Perjanjian-perjanjian Multilateral Ekonomi Khusus

- General Agreement of Tariffs and trade (GAAT)

- Comodity Agreements

2. Perkembangan Hukum Ekonomi Internasional

Hukum ekonomi internasional sudah berkembang pada abad ke-12. Hal ini ditandai dengan sudah dikenalnya klausul-klausul most-favoured nation (MFN) treatment dan timbal balik dalam abad itu. Pengaruh lain disumbangkan dari ilmu ekonomi, yaitu dengan lahirnya tulisan The Wealth of Nation (1776) karya Adam Smith. Ia menyatakan bahwa spesialisasi akan menciptakan efisiensi dalam penggunaan sumberdaya yang kemudian menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

Tindakan dalam melakukan kerjasama internasional tersebut harus dilakukan dengan menghormati prinsip persamaan (equality) dan penghormatan atas HAM serta kebebasan fundamental tanpa batasan ras, jender, bahasa dan agama. Kedua, resesi ekonomi yang timbul setelah perang dunia kedua menimbulkan apa yang dikenal dengan Bretton Woods System dengan pendirian lembaga-lembaga ekonomi internasional seperti IMF, World Bank dan GATT. Lembaga-lembaga inilah (minus GATT) yang kemudian melakukan unifikasi dan harmonisasi hukum ekonomi internasional.

3. Status Hukum Organisasi Ekonomi Internasional

Adapun UU organisasi ekonomi internasional yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan international covenant on economic, social and cultural rights (kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya).

Organisasi internasional secara umum mengandung “personality” hukum negara-negara yang bersangkutan. Kepribadian / cirri khusus hukum memungkinkan mereka menjalankan seperti hukum yang ada, antara keduanya dalam lingkungan hukum internasional dan dalam lingkungan mereka sendiri.

Walaupun hal ini diragukan bahwa organisasi internasional memiliki kepribadian / ciri hukum internasional, keperibadian/ciri ini tidak sama dengan kepribadian/ciri dari masing-masing negara.

Seperti diketahui organisasi internasional terkait dalam kegiatan-kegiatan yang member syarat kepada mereka untuk memiliki ciri/tanda dari kepribadian internasional dan hal ini merupakan bagian suatu hal yang penting dari implementasi dari perjanjian yang diperhatikan. Oleh karena itu, kepribadian hukum merupakan suatu ciri yang penting dalam menentukan objektivitas dari apa yang dibentuk oleh organisasi-organisasi internasional.

Ketentuan dari organisasi-organisasi internasional tertentu memiliki kemampuan untuk menunjukkan macam-macam fungsi, antara lain mencakup perjanjian-perjanjian (treaty), menciptakan perdamaian internasional, mengadakan konfirmasi internasional yang mewakili negara-negara dan organisasi-organisasi internasional, mengirimkan perwakilan diplomatic untuk menjadi anggota dan bukan merupakan anggota.

Kebanyakan organisasi ekonomi internasional telah mempunyai kepribadian/ciri hukum dengan ketentuan-ketentuan yang diciptakan mereka. Misalnya pada pasal tentang perjanjian pada IMF dalam pasal IX, yaitu ayat 2 menyatakan : “Status of The fund. The fund shall posses full juridical personality, and in particular, the capacity. (i) to create, (ii) to aquire and dispose of immovable and movable propert, (iii) to in statute legal proceedings”.

Kemudian ketentuan-ketentuan dari perjanjian dalam IBRD (Pasal VII, ayat 2 yang mencakup suatu ketentuan umum. Pasal 28 dari komisi European Communities (Merger Treaty) dan pasal 10 dari protocol on the Privileges and Immunities of the Eroupean Communities.

Dari pertimangan pendapat diatas, hal ini akan dikatakan bahwa kepribadian hukum yang dimiliki oleh organisasi ekonomi internasional merupakan suatu yang pokok dari fungsi mereka, tidak hanya memungkinkan organisasi internasional menjalankannya sebagai perseorangan/subjek yang mengizinkan mereka membuat perjanjian-perjanjian dengan organisasi internasional lain yang ada, mengambil keputusan yang akan mempunyai akibat internasional, hal ini juga memungkinkan organisasi-organisasi ini memperlihatkan fungsinya dalam system hukum yang dimiliki negara-negara anggota.

B. Pengertian Hukum Perdagangan Internasional

a. Definisi Schmitthoff

Definisi pertama adalah definisi yang dikeluarkan oleh

Sekretaris Jenderal PBB dalam laporannya tahun 1966. Definisi ini sebenarnya adalah definisi buatan seorang guru besar ternama dalam hukum dagang internasional dari City of London College, yaitu Professor Clive M. Schmitthoff. Sehingga dapat dikatakan bahwa definisi yang tercakup dalam Laporan Sekretaris Jenderal tersebut tidak lain adalah laporan Schmitthoff.

Schmitthoff mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai: “... the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nations”.

Dari definisi tersebut dapat tampak unsur-unsur berikut:

a. Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata,

b. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara.

Dari definisi tersebut berdampak pada ruang lingkup cakupan hukum dagang internasional. Schmitthoff menguraikan bidang-bidang berikut sebagai bidang cakupan bidang hukum ini:

1. Jual beli dagang internasional: (i) pembentukan kontrak; (ii) perwakilan-perwakilan dagang (agency); (iii) Pengaturan penjualan eksklusif;

2. Surat-surat berharga

3. Hukum mengenai kegiatan-kegiatan tentang tingkah laku mengenai perdagangan internasional

4. Asuransi

5. Pengangkutan melalui darat dan kereta api, laut, udara, perairan pedalaman

6. Hak milik industri

7. Arbitrase komersial.

b. Defenisi Hercules Booysen

Booysen sarjana Afrika Selatan tidak memberi definisi secara tegas. Beliau menyadari bahwa ilmu hukum sangatlah kompleks. Karena itu, upaya untuk membuat definisi bidang hukum, termasuk hukum perdagangan internasional, sangatlah sulit dan jarang tepat.

Karena itu dalam upayanya memberi definisi tersebut, beliau hanya mengungkapkan unsur-unsur dari definisi hukum perdagangan internasional. Menurut beliau ada tiga unsur, yakni:

a. Hukum perdagangan internasional dapat dipandang sebagai suatu cabang khusus dari hukum internasional (international trade law may also be regarded as a specialised branch of international law).

b. Hukum perdagangan internasional adalah aturan-aturan hokum internasional yang berlaku terhadap perdagangan barang, jasa dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI). (International trade law can be described as those rules of international law which are applicable to trade in goods, services and the protection of intellectual property). Bentuk-bentuk hukum perdagangan internasional seperti ini misalnya saja adalah aturan-aturan WTO, perjanjian multilateral mengenai perdagnagan mengenai barang seperti GATT, perjanjian mengenai perdagangan di bidang jasa (GATS/WTO, dan perjanjia mengenai aspek-aspek yang terkait dengan HAKI (TRIPS). Dalam lingkup definisi ini diakui bahwa negara bukanlah semata-mata pelaku utama dalam bidang perdagangan internasional. Negara lebih berperan sebagai regulator (pengatur). Karena itu hukum perdagangan internasional juga mencakup aturan-aturan internasional mengenai transaksitransaksi nyata yang bersifat internasional dari para pedagang (international law merchants). Karenanya, international law merchants ini adalah bagian dari hokum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan-aturan hukum nasional yang memiliki atau pengaruh langsung terhadap perdagangan internasional secara umum. Karena sifat aturan – aturan hukum nasional tersebut, maka atura-aturan tersebut merupakan bagian dari hukum perdagangan internasional. Contoh dari aturan hukum nasional seperti itu adalah perundangundangan yang ekstrateritorial (the extraterritorial legislation).

C. Hukum Organisasi Internasional Bidang Perdagangan

Adapun UU yang mengatur tentang Perdagangan Internasional adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tetang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2000 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas menjadi undang-undang.

Permasalahan hukum dalam perdagangan bebas pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan masalah-masalah yang dihadapi para piha dalam transaksi bisnis domestic. Walaupun demikian, terdapat sejumlah masalah yang unit dalam transaksi bisnis internasional yang makin berkembang pada era perdagangan bebas dewasa ini. Masalah-masalah yang timbul dalam transaksi bisnis internasional umumnya berkaitan erat dengan resiko-resiko tambahan tertentu, dan adanya penerapan bebera peraturan yang berbeda.

Resiko tambahan dan masalah lain yang terdapat di dalam transaksi bisnis internasional disebabkan oleh beberapa factor :

1. Penjual enggan mengirimkan barang kepada pembeli tanpa adanya jaminan pembayaran, dan pemberi enggan membaya terlebih dabhulu sampai ia memeriksakan kualitas barang yang diberlinya, atau setidak-tidaknya ia tahu bahwa barang tersebut telah dikapalkan.

2. Salah satu pihak harus mengatasi masalah mata uang asing

3. Hampir sempua terjadi bahwa para pihak memiliki bahasa yang berbeda sehingga dapat menimbulkan salah pengertian mengenai prakondisi atau persyaratan dasar transaksi bisnis yang dilakukan.

4. Transaksi bisnis internasional berhadapan dengan berbagai peraturan (yang membedakannya dengan transaksi bisnis domestic), dan sering kali transaksi tersebut tunduk pada peraturan lebih dari satu negara.

5. Transaksi bisnis internasional tunduk pada lebih dari suatu system hukum yang berlainan dan kebiasaan yang berbeda sehingga dapat menimbulkan kesulitan ketika terjadi perselisihan. Hukum atau kebiasaan yang manan yang dipakai untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

6. Apabila perselisihan tumbul atau jika kontrak dilanggar, penentuan dan pelaksanaan kewajiban kontrak lebih sulit jika pengadilan asing dan aturan-aturan asing ikut terkait didalamnya.

Berbagai permasalahan tersebut diatas telah dicoba untuk diatasi dengan harmonisasi aturan dan praktik melalui berbagai upaya, diantaranya adalah :

1. Penciptaan konvensi-konvensi yang disetujui berbagai negara dan diterampkan dalam situasi-situasi tertentu

2. Penyusunan modal law yang diusulkan berbagai organisasi internasional yang dimasukkan ke dalam hukum internasional masing-masing negara

3. Ketentuan-ketentuan dari kebiasaan yang berlaku di dalam praktik yang minta dimasukkan ke dalam perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam transaksi bisnis internasional.

Usaha-usaha tersebut diatas umpamanya telah dilakukan international chamber of commerce (ICC) dengan memublikasikan defenisi-defenisi berbagai syarat dan aturan Latter of credit dan penyediaan forum penyelesaian sengketa. Konferensi Den Haag di bidang Hukum Perdata Internasional telah menyusun berbagai rancangan konvensi yang berhubungan dengan perdangan, meliputi pilihan hukum dalam jual beli barang internasional, hukum yang berlaku untuk keagenan, pengakuan terhadap perusahaan asing, pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan di bidang perdata dan komersial dan tanggung jawab produsen.

Peran hukum kontrak dalam perdagangan bebas tidak hanya bergantung kepada harmonisasi dan standarisasi berbagai aturan dan praktik, tetapi juga bergantung kepada budaya hukum masing-masing pihak, terutama antara Barat dan Timur. Masyarakat Barat, teristimewa Amerika Serika memandang hukum sebagai hak sehingga menegakkan hukum kontrak adalah menegakkan hak yang merupakan kewajiban bagi pihak lain. Kontrak merupakan dokumen hukum. Jika timbul perselisihan, para pihak harus kembali kepada kontrak. Masyarakat Timur, seperti Cina, Jepang dan Korea secara tradisional menganggap hukum sebagai perintah dari penguasa untuk menjaga ketertiban.

Dari sudut tradisi yang berakar dari Ajaran Konfusius, hukum selalu berdampingan dengan hukuman. Oleh karena itu, orang Cina, Jepang dan Korea enggan (rasa sungkan) membawa sengketa bisnis ke hadapan pengadilan, karena image pengadilan hanyalah tempat orang-orang jahat. Sengketa-sengketa perdata diselesaikan melalui negosiasi, konsilisasi dan mediasi.

Padangan mereka terhadap kontrak juga tidak sama dengan pandangan masyarakat Barat. Bagi masyarakat Timur, terutama Cina, Jepang, Korea, kontrak tidak lebih sebagai simbul kerja sama, bukan dokumen hukum sehingga dapat diubah setiap saat, ketika kondisi dan situasi mengalami perubahan. Hubungan bisnis lebih ditekankan kepada hubungan kepercayaan (personal) daripada hubungan hukum. Orang Jepang dalam berbisnis mengatakan “trust the people reather than paper”.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perancangan suatu kontrak bisnis, yakni prinsip-prinsip dasar yang lazim dibuat dalam transaksi bisnis internasional yang penjelasannya seperti tersebut di bawah ini.

1. Kebebasan Berkontrak

Prinsip kebebasan berkontrak yang dianut hukum Indonesia (Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata) dan diberlakukan secara luas dalam praktik hukum di Indonesia, bahkan prinsip ini menjadi begitu penting karena dipergunakan sebagai kata kunci dalam mengembangkan berbagai macam perjanjian yang sebelumnya tidak dikenal dalam system hukum dan praktik hukum di Indonesia. Misalnya perjanjian patungan (joint venture agreement), perjanjian lisensi (license agreement), perjanjian waralaba (franchising agreement) dan perjanjian bagi hasil (production sharing contract). Jenis-jenis perjanjian tersebut baru dikenal luas setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1976 tentang Penanaman modal asing yang mengundang masuknya investor asing ke Indonesia.

2. Penawaran dan Penerimaan

Prinsip ini lebih dikenal sebagai persesuaian kehendak di antara pada pihak. Dalam system hukum Anglo Saxon lembaga ini mirip dengan prinsip offer and acceptance,. Terobosan yang banyak dibuat kalangan bisnis di Indonesia adalah pembuatan MOU (Memorandum of Understanding). Sulit untuk menentukan apakah bentuk ini termasuk dalam perjanjian dalam hukum Indonesia karena banyak pihak yang menginginkan bentuk ini semata-semata sebagai dokumen yang membuat saling pengertian diatara para dokumen yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Di dalam hukum Indonesia dikenal suatu prinsp bahwa perjanjian tidak hanya ditafsirkan dari apa yang tertulis, tetapi juga apa yang secara wajar dimaksudkan para pihak atau secara umum berlaku dalam masyarakat. Jadi, jika suatu Memorandum of Understanding mengisyaratkan terjadi suatu perjanjian, maka tanpa melihat judul dokumen, dokumen tersebut dianggap telah memuat perjanjian diantara para pihak tersebut.

3. Itikad Baik

Prinsip ini terkandung dalam setiap system hukum. Pihak yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan dasar itikad baik, walaupun tidak disebutkan dalam perjanjuan yang bersangkutan, dapat menyakini bahwa tindakannya tersebut terlindungi hukum. Meskipun demikian, penyusunan mendasarkan dari pada prinsip itikad baik tersebut.

4. Penggunaan Istilah

Penyusunan kontrak yang baik akan sangat berhati-hati dalam menggunakan istilah. Istilah yang sudah baku dan jelas pengertiannya dalam hukum tertulis hanya dapat digunakan dalam kontrak sederhana dan tunduk pada hukum Indonesia, serta menyangkut pihak-pihak Indonesia. Dalam kontrak kompleks dan memiliki aspek transnasional, istilah-istilah sebaiknya pengertian atau defenisinya di dalam kontrak yang bersangkutan atau dibuat referensinya kepada ketentuan-ketentuan tertentu dari hukum tertulis.

5. Peralihan Resiko

Di dalam system hukum Indonesia, beralihnya resiko atas kerugian yang timbul merupakan suatu prinsip yang berlaku untuk jelas-jenis perjanjian tertentu, seperti jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, pinjam pakai, memperjanjikannya dalam perjanjian bersangkutan, kecuali jika para pihak menginginkan peraturan undang. Diluar perjanjian yang menurut undang-undang telah mengatur sendiri masalah peralihan resiko, pembuatan perjanjian perlu melakukan pengaturan sendiri atas resiko yang mungkin timbul.

6. Ganti Rugi

Prinsip ganti rugi di dalam perjanjian selalu hadir dalam setiap hukum, pihak-pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi atas tidak dipenuhi atau dilanggarnya atau diabaikannya suatu ketentuan dalam perjanjian oleh pihak lainnya.

Penyusunan kontrak harus memberikan pengertian dan batasan atas ganti rugi tersebut di dalam kontrak yang beraspek transnasional karena prinsip ganti rugi dalam hukum Indonesia mungkin berbeda dengan prinsip ganti rugi dalam system hukum lain. Di Indonesia tidak dikenal adanya kerugian seperti consequential damages principle atau punitive damaes principles yang sudah lazim dalam system hukum Anglo Saxon.

Pencatuman istilah tersebut dalam suatu perjanjian akan dapat menimbulkan masalah apabila tidak dijelaskan secara rinci karena para pihak mungkin pada waktu pembuatan perjanjian memahami istirlah tersebut dalam kontreks yang berlainan.

7. Keadaan Darurat (Force Mayor)

Setiap kontrak harus memuat klausul keadaan darurat karena besar kemungkinan terdapat keadaan yang tidak dapat dibayangkan atau diperkirakan pada saat kontrak tersebut ditandantangani. Pihak yang mengalami keadaan darurat harus memberitahukan terjadinya keadaan darurat tersebut kepada pihak lainnya sesegera mungkin. Kedua belah pihak harus mengadakan pertemuan untuk mengatasi akibat dari keadaan darurat tersebut terhadap kontrak.

Pihak yang melakukan wanprestasi karena keadaan darurat tidak dapat dikenakkan sanksi ganti kerugian. Pengertian keadaan darurat adalah tidak terbatas pada perang, pemberontakan, invasi, bencana alam, kebakaran, banjir, embargo, peledakan, larangan impor-ekspor, pemogokan, dan kesulitan perburuhan, tetapi ada juga yang memasukkan inflation beyond the expected rate dan certain changes in government policy.

8. Perubahan Kontrak

Kontrak-kontrak bisnis internasional ada yang bersifat rigid disamping bersifat flexible. Dalam kontrak yang bersifat fleksibel selalu dicantumkan renegotiation clause, terutama dalam kontrak-kontrak jangka panjang. Klausul ii jangan dilihat sebagai jalan bagi salah satu pihak untuk lari dari kewajibannya, tetapi bagaimana kontrak tersebut dapat memberikan jaminan bahwa kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan, ketika situasi dan kondisi telah berubah dibandingkan pada saat ditandantanganinya kontrak yang bersangkutan. Memasukkan klausul ini dalam kontrak bisnis internasional dapat mengurangi timbulnya perselisihan karena memberikan kesempatan kepada pihak untuk menyesuaikan kontrak yang telah dibuat dengan yang baru.

9. Alasan Pemutusan

Pemutusan suatu perjanjian timbul balik hanya dilakukan atas persetujuan bersama para pihak di dalamnya. Persetujuan dapat diberikan dalam persetujuan yang bersangkutan untuk hal-hal tertentu. Penyusunan perjanjian yang tunduk pada hukum Indonesia wajib mengetahui bahwa tanpa danya perjanjian demikian mengharuskan salah satu pihak yang menginginkan pemutusan perjanjian untuk meminta persetujuan pengadilan terlebih dahulu (Pasal 1266 KUH-Perdata).

Dalam praktik, penyusunan kontrak selalu mencantumkan bahwa para pihak setuju melepaskan ketentuan pasal 1266 KUH-Perdata tersebut. Efektifitas pelepasan pasal tersebut masih belum diuji sehingga membutuhkan suatu preseden dari yurispredensi.

10. Pilihan Hukum

Untuk perjanjian yang mempunyai aspek transnasional, masalah pilihan hukum ini menjadi penting. Tidak semua pihak asing comfortable bahwa perjanjiannya, walaupun menyangkut Indonesia, diatur dan ditafsirkan menurut hukum Indonesia. Pilihan hukum asing untuk suatu perjanjian yang menyangkut Indonesia adalah sah dan mengikat. Masalahnya bagi penyusun perjanjian adalah apakah pilihan demikian praktis dan efektif.

11. Penyelesaian Sengketa

Sebagian besar transaksi bisnis internasional memilih arbitrase luar negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa dengan berbagai alasan. Jika penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut dilakukan di hadapan badan peradilan di Indonesia, masalahnya adalah apakah badan peradilan yang bersangkutan dianggap mampu. Kalau penyelesaian sengketa tersebut dilakukan di pengadilan di luar negeri. Sesuai dengan prinsip hukum asing tidak dapat serta mereka (otomatis) dapat dilaksanakan di Indonesia. Pengadilan di Indonesia hanya dapat menggunakan keputusan tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan ataupun bukti dalam memberikan keputusan sendiri dalam suatu perkara baru yang diajukan ke hadapan pengadilan tersebut.

D. Manfaat Perdagangan Antarnegara/Internasional

- Untuk memenuhi kebutuhan akan barang/jasa.

- Dapat memperoleh barang/jasa dengan harga yang lebih murah.

- Mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri.

- Memperluas lapangan kerja

- Merupakan sumber pendapatan bagi negara.

- Memperoleh manfaat dari adanya spesialisasi dalam bentuk keunggulan komparatif dan peningkatan kemakmuran.

- Meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi, yang pada dasarnya bersumber pada skala ekonomis dalam proses produksi, teknologi baru, dan rangsangan bersaing.

- Meningkatkan proses tukar-menukar antarnegara.

- Mendorong terjadinya persaingan sehat yang pada gilirannya menimbulkan perkembangan teknologi.

- Meningkatkan perluasan pasar (produksi-konsumsi).

E. Hambatan Perdagangan Internasional

- Ancaman perang.

- Perbedaan tingkat upah.

- Peraturan/kebijakan negara lain.

Dalam bentuk proteksi, yaitu usaha melindungi industri-industri di dalam negeri.

Adapun bentuk-betuk proteksi adalah sebagai berikut :

a. Tarif dan bea masuk

Dikenakannya tarif/bea masuk yang tinggi bagi barang luar negeri, akan mengakibatkan harga barang tersebut kalah bersaing dengan barang dalam

b. Pelarangan impor

Produksi dari luar negeri sama sekali tidak boleh masuk ke pasaran dalam negeri. Misalnya, harga sepatu buatan Indonesia jauh lebih murah dibandingkan harga sepatu buatan Malaysia. Akan tetapi, karena pemerintah Malaysia melarang impor, maka sepatu Indonesia tidak boleh masuk ke pasar Malaysia.

c. Pelarangan ekspor

Produksi dari dalam negeri sama sekali tidak boleh dijual ke pasaran luar negeri. Misalnya, pemerintah Indonesia pernah melarang ekspor rotan mentah ke luar negeri karena mebel rotan buatan Indonesia kalah bersaing dengan mebel rotan buatan luar negeri. Padahal rotannya berasal dari Indonesia

d. Kuota

Kuota ialah pembatasan jumlah barang impor yang boleh masuk ke dalam negeri

e. Subsidi

Subsidi atau bantuan pemerintah dimaksudkan agar produsen dalam negeri dapat menjual barangnya lebih murah, sehingga mampu bersaing dengan barang impor.

f. Dumping

Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk pembedaan harga antara yang berlaku di dalam negeri dan di luar negeri. Negara yang mengekspor barangnya ke pasar negara lain memberlakukan harga yang lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri sendiri. Contoh Negara yang memberlakukan dumping adalah Jepang.

F. Contoh Kasus Persengketan Perdagangan Internasional

• Sengketa Rokok Kretek Indonesia Dengan Amerika Serikat

Jakarta - Amerika Serikat (AS) terus melanjutkan proses penyelesaian konflik dengan Indonesia terkait kasus pelarangan impor rokok Indonesia ke negeri Paman Sam.

Wakil Menteri Perdagangan Urusan Perdagangan Internasional Amerika Serikat Fransisco J. Sanchez menyatakan pihaknya akan menjalankan proses penyelesaian konflik Indonesia-Amerika Serikat terkait larangan impor rokok Indonesia.

"Kita lanjutkan prosesnya," ujar Sanchez saat ditemui di Gedung Sampoerna Strategic, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (3/4/2011)

Hal ini akan menjadi pokok pembicaraan pada pertemuan dirinya dengan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu yang direncanakan pada esok hari Rabu 4 Maret 2011.

Menurut Sanchez, setiap negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda sehingga memengaruhi kebijakan di negaranya masing-masing.

"Teman dan keluarga saja ada kepentingannya masing-masing," ujarnya. Namun, Sanchez mengharapkan masalah tersebut tidak memengaruhi hubungan yang telah terjalin antara kedua negara tersebut. "Tapi,kita bedakan antara hubungan persahabatan dengan hubungan komersil," pungkasnya.

Seperti yang diketahui, RI telah mengadukan larangan rokok kretek AS ke WTO. Indonesia secara resmi telah mengajukan permintaan pembentukan Panel yang disampaikan dalam Sidang Badan Penyelesaian Sengketa/Dispute Settlement Body (DSB) WTO, pada tanggal 22 Juni 2010 di Jenewa Swiss.

Dalam sidang DSB WTO tanggal 22 Juni 2010 di Jenewa, Delegasi RI menyampaikan kepada Sidang alasan dan dasar hukum ketentuan WTO mengenai permintaan pembentukan Panel kepada DSB.

Indonesia meminta agar Panel memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh AS terhadap ketentuan Pasal III GATT (General Agreement on Tariff and Trade) 1994, penggunaan article XX GATT 1994.

Selain itu Indonesia mengajukan permohonan kepada Dispute Settlement Body World Trade Organization untuk pembentukan panel guna menyidangkan perkara pelarangan rokok kretek oleh Amerika Serikat.

Hal itu disampaikan Duta Besar/Deputi Wakil Tetap II Perutusan Tetap RI untuk World Trade Organization (WTO), Erwidodo, dalam pernyataan pada Sidang Dispute Settlement Body (DSB), yang diterima koresponden ANTARA, di London, Kamis.

Indonesia menyampaikan permohonan pembentukan panel setelah berbagai upaya konsultasi gagal menghasilkan penyelesaian yang diharapkan.

"Indonesia mengajukan AS ke DSB atas diberlakukannya Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act of 2009 yang melarang produksi dan penjualan rokok beraroma, termasuk kretek, di AS," katanya.

Indonesia sebelumnya, telah menempuh berbagai cara, antara lain, menyampaikan keberatan, berbicara dengan pejabat Kongres AS, dan melakukan sejumlah konsultasi bilateral, baik informal maupun formal, untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Namun, hingga saat ini Indonesia tidak mendapatkan respon yang memuaskan dari AS. Hal ini khususnya menyangkut bukti ilmiah tentang bahaya rokok kretek, terutama jika dibandingkan dengan rokok beraroma menthol yang masih diperbolehkan penjualannya di AS, ucapnya.

Indonesia menilai bahwa AS telah melakukan diskriminasi terhadap rokok kretek, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan WTO, termasuk, antara lain, Perjanjian GATT 1994 dan Perjanjian Technical Barriers to Trade (TBT).

Sebagaimana prosedur dalam ketentuan Dispute Settlement Understanding (DSU), permohonan pembentukan panel yang pertama dapat ditolak oleh pihak yang disengketakan, yaitu dalam hal ini AS.

• Indonesia Menyampaikan Sikap Protes Ke WTO Atas Larangan Rokok Kretek Oleh AS.

Pemerintah Indonesia telah mengajukan gugatan kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait larangan peredaran rokok kretek asal Indonesia di negeri itu.

Gugatan pemerintah Indonesia itu diajukan pada Juni 2010 menyusul belum ada respons atas protes Indonesia terkait kebijakan Badan Pangan dan Narkoba (FDA) Amerika yang memberlakukan larangan peredaran atas "rokok kretek" sejak September 2009. "Jawabannya mungkin dalam waktu dekat," ujar Menteri Perdagangan Mari Pangestu, 16 Juni 2010.

Dalam pembahasan di WTO, Indonesia sesungguhnya sudah menyampaikan sikap atas kebijakan pemerintah Amerika Serikat tersebut. Pada 17 Agustus 2009, delegasi Indonesia menyampaikan protes atas kebijakan tersebut.

Berikut ini, nota protes pemerintah Indonesia atas boikot produk rokok kretek oleh Amerika Serikat seperti disebutkan di website www.wto.org:

1. Indonesia prihatin dengan langkah-langkah Pemerintah Amerika Serikat tentang UU Pengendalian Tembakau dan Pencegahan Keluarga dari Rokok. Indonesia mempertanyakan apakah kebijakan ini sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Kami memahami Pemerintah AS telah meneken UU pada 22 Juni 2009. Pada Pasal 907 UU itu menyebutkan Amerika melarang peredaran semua jenis rokok, kecuali rasa mentol yang akan berlaku 90 hari setelah UU diteken.

2. Pemerintah Indonesia telah berulang kali menyampaikan bahwa Pasal 907 UU tersebut tidak konsisten dengan prinsip-prinsip umum WTO soal kebijakan nondiskriminasi serta soal hambatan perdagangan.

3. UU itu melarang produksi atau penjualan rokok yang mengandung zat aditif tertentu, termasuk cengkeh, di Amerika Serikat. Tetapi, UU itu mengizinkan produksi dan penjualan rokok lain, khususnya rokok mentol. Semua rokok kretek yang dijual di Amerika Serikat, sebagian besar diimpor dari Indonesia. Sedangkan, hampir semua rokok mentol yang dijual di Amerika Serikat diproduksi di dalam negeri.

4. Tidak ada informasi ilmiah atau teknis yang menunjukkan bahwa rokok kretek menimbulkan risiko kesehatan lebih besar dibandingkan rokok mentol. Apalagi, rokok mentol dikonsumsi dalam jumlah jauh lebih besar. Pemerintah Indonesia menyatakan kebijakan tersebut sangat diskriminasi terhadap rokok cengkeh yang diimpor. Karena itu, UU itu tidak sesuai dan melanggar kewajiban Amerika Serikat atas kesepakatan WTO. Berikut ini jenis pelanggaran AS:

A. Pasal 2, 3, 5, dan 7 dari Persetujuan tentang Penerapan Tindakan Sanitasi dan Fitosanitasi;

B. Pasal 2 dan 12 dari Persetujuan tentang Hambatan Teknis terhadap Perdagangan, dan

C. Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan 1994.

5. Kami berpendapat bahwa Perjanjian Batasan Teknis Perdagangan (TBT) mewajibkan Amerika memastikan bahwa produk yang diimpor dari anggota WTO harus mendapatkan perlakuan tak kurang menguntungkan ketimbang produk domestik. Perjanjian ini mewajibkan AS menjamin peraturan teknis yang tak membuat batasan dan hambatan tak perlu dalam perdagangan internasional. Perjanjian TBT mengharuskan AS mempertimbangkan informasi ilmiah dan teknis, serta kebutuhan perdagangan negara berkembang seperti Indonesia.

6. Pemerintah Indonesia meminta Amerika menghapus tindakan membatasi perdagangan bebas yang terkandung dalam UU Pengendalian Tembakau 2009 sehingga mengikuti asas "keadilan" sesuai prinsip-prinsip WTO.

7. Mengacu pada Pasal 907 UU Pengendalian Tembakau, Pemerintah Indonesia meminta Amerika Serikat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

 Mengapa mentol dipilih sebagai satu-satunya rasa, ramuan atau rempah-rempah dikecualikan dari ketentuan ini?

 Rokok kretek adalah industri penting di Indonesia. Apakah rokok kretek juga diproduksi di Amerika Serikat?

 Bagaimana FDA menafsirkan konsep "karakteristik aroma" rokok?

 Rokok banyak mengandung bahan selain tembakau. Apa mungkin membedakan bahan-bahan tersebut dari "karakteristik aroma" rokok?

 Mentol berasal dari bahan buatan rasa mint, yang juga dari herbal atau rempah-rempah. Apakah Amerika percaya bahwa rokok mentol tidak masuk dalam ketentuan Pasal 907?

 Secara fisik, rokok yang mengandung cengkeh dan mentol dengan zat aditif rasa herbal mempunyai sifat menenangkan. Tujuan akhir dari rokok cengkeh dan mentol adalah sama

Indonesia akan mengajukan kembali permohonan pembentukan panel pada Sidang DSB berikutnya pada tanggal 20 Juli. Indonesia telah melakukan persiapan dalam rangka melanjutkan ke tahap persidangan, serta menghadirkan pengacara yang memahami isu tersebut. Atas dasar gugatan dan posisi yang sangat kuat, Indonesia diharapkan memiliki peluang yang besar untuk memenangkan perkara ini.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

a. Pencantuman klausul dalam kontrak perdagangan tampaknya harus juga menggunakan analisis ekonomi bila para pihak ingin menghindarkan kerugian, begitu juga bila dalam pelaksanaan kontrak perdagangan, bila terjadi hal-hal yang di luar kemampuan para pihak, perubahan kontrak mesti dimungkinkan, karena penyelesaian sengketanya akan memakan biaya yang besar yang tidak efisiensi bagi kedua belah pihak.

b. Penyelesaian sengketa dilakukan karena salah satu pihak melakukan wanprestasi akan memperhitungkan transaction cost karena proses penyelesaian sengketa yang berlarut-larut serta memakan biaya yang besar.

B. Saran

a. Diharapkan kepada para pebisnis agar selalu menjaga nama baik dalam melakukan praktek bisnis dengan kata lain menerapkan kaidah emas, yaitu berlakukanlah orang lain sebagaimana anda ingin diperlakukan dan jangan perlakukan orang lain sebagaimana anda tidak ingin diperlukan.

b. Diharapkan juga kepada lembaga penegak hukum bidang perdagangan agar mengadili sengketa menerapkan prinsip jujur dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

Drs. Rudy M. Teuku. Administrasi dan Organisasi Internasional, PT: Refika Aditama, Bandung. 2000

Syahmin, Hukum Kontrak Internasional, PT : Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006

http://senandikahukum.wordpress.com/hak-asasi-manusia-dalam-hukum-ekonomi-internasional-tinjauan-beberapa-perspektif/selasa, 12 April 2011, 20.00.

http://hukum-perdagangan-internasional-prinsip-konsepsi-dasar.PDF/selasa 12 April 2011, 20.00.

Read More | komentar

Pasar Modal

BAB I
PENDAHULUIAN

A. Sejarah dan Peranan Pasar Modal Indonesia
Dalam era pembangunan sekarang ini, salah satu masalah pokok yang dihadapi oleh pemerintah adalah mengembangkan dunia uasaha secara berimbang. Karena masalah ini erat kaitannya dengan kesinambungan pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan nasional, perlu di tingkatkan langkah-langkah untuk mengembangkan usaha swasta nasional. Untuk itu Pemerintah perlu memberikan perhatiaan pada pembangunan prasarana dan penciptaan iklim yang menunjang pertumbuhan ekonomi.
Salah satu cara untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang, yaitu sejauh mengenai bidang ekonominya, adalah penyusunan suatu struktur ekonomi. Baik di sektor pertanian maupun di sektor industri agar dapat bersama-sama menjadi tonggak utama penegak kemakmuran dan kesejahteraan yang merata bagi bangsa Indonesia. Peranan dan pertisipasi para pengusaha dan perusahaan swasta nasional sangat menentukan.
Sehubungan dengan itu, pasar modal atau bursa efek Indonesia merupakan salah satu sumber potensi pengembangan dunia usaha nasional tersebut. Dengan masuknya dunia usaha nasional ke bursa efek Indonesia, terbuka kemungkinan baginya untuk berkembangnya dunia usaha berarti lapangan kerja semakin terbuka luas.


B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah pada makalah ini adalah untuk mengetahui dasar hukum tentang pasar modal.

C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan dari makalah ini adalah sebagai berikut :
a. Untuk mengetahuai apa itu pasar modal
b. Untuk mengetahui dasar hukum pasar modal
c. Untuk mengetahui UU yang menyangkut tentang pasar modal

BAB II
PEMBAHASAN

1. Pengertian Pasar Modal Di Indonesia
Pengertian umum pasar modal adalah pasar abstrak dimana yang diperjual belikan adalah dana-dana jangka panjang, yakni dan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun dalam bentuk surat-surat berharga di bursa efek.

2. Sejarah Pasar Modal Di Indonesia
Awal terbentuknya pasar modal di Indonesia yaitu ketika pemerintah kolonial Belanda mengadakan usaha pembangunan dibidang perekonomiannya. Sekitar tahun 1978. Dengan jalan membangun perkebunan secara besar-besaran di Idonesia. Salah satu sumber dan untuk merealisir kegiatan tersebut didapat dari para penabung yang harus dikerahkankan sebaik-baiknya. Para penabung terdiri dari orang-orang Belanda dan orang Eropa lainnya.
Dengan dasar pemikiran seperti diatas, maka timbul gagasan untuk membuat Pasar modal Perdana di Indonesia (Batavia). Akhirnya pada tanggal 14 desember 1919 para pengusaha Belanda mendirikan “Vereniging voor de effectenhandel” di Batavia dan sekaligus memulai perdagangan Efek. Bursa efek di Batavia didirikan dalam rangka memupuk sumber pembiayaan bagi perkebunan milik Belanda yang tumbuh sangat pesat di Indonesia. Dalam waktu singkat bursa tadi tumbuh sebagai bursa internasional yang sangat menuntungkan. Efek yang diperjualbelikan terdiri dari saham dan obligasi perusahaan-perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia, Obligasi yang diterbitkan pemerintah Hindia-Belanda.
Ketika perang dunia ke II pecah, dan bala tentara Jepang datang menduduki bumi Nusantara, kegiatan Pasar Modal ditutup. Hal ini di sebabkan dari sebagian saham Belanda dan Indonesia dimiliki oleh musuh. Baru pada pertengahan tahun 1952 kegiatan perdagangan surat-surat berharga mulai diaktifkan kembali dengan dibukanya Jakarta Stock Exhange, yang pengelolaannya di tangani oleh PersatuanPerdagangan Uang dan Efek (PPUE). Surat-surat berharga yang pertama kali diterjunkan terdiri dari efek-efek yang di terbitkan sebelum perang dunia kedua. Serta obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1950.
Di Negara-negara maju, pasar modal sejak lama telah merupakan lembaga yang sangat diperhitungkan bagi perkembangan ekonomi Negara, sebab itu pula pemerintah suatu Negara selalu berkepentingan untuk turut mengatur jalannya pasar modal.
Kegiatan pasar modal umumnya dilakukan berbagai lembaga antara lain adalah pusat perdagangan sekuritas atau resminya disebut bursa efek (stock market), yang didalamnya terdapat berbagai lembaga seperti lembaga kliring dan lembaga keuangan lainnya yang kegiatannya terkait satu dengan lainnya. Bursa efek ini terdapat hampir di setiap Negara, di Amerika Serikat ada New York Stock Exechange (NYSE), di Inggeris London Stock Exchange (LSE), di Singapura Stock Exchange (SES), di Malaysia ada Kuala Lumpur Stock Exchange, di Nederland ada Amsterdam Stock Exchange, bahkan di Indonesia terdapat di dua kota yaitu Bursa Efek Jakarta (Jakarta Stock Exchnge-JSE) dan Bursa Efek Surabaya (Surabaya Stock Exchange-SSE).
Seperti telah di sebutkan di atas pasar modal atau bursa efek pengertian sederhananya adalah suatu tempat di mana bertemunya pembeli dan penjual efek yang terdaftar di bursa itu (efek ini disebut listed stock), pembeli dan penjual datang untuk mengadakan transaksi jual-beli efek. Oleh karena transaksi jual beli tersebut dilakukan di satu tempat yang tertentu maka diharapkan transaksi bisnis yang terjadi antara penjual dan pembeli dapat menciptakan harga yang wajar yang di dasarkan pada permintaan dan penawaran. Hal ini sesuai dengan tujuan di bentuknya Bursa Efek yaitu untuk dapat menyelenggarakan perdagangan efek yang tertib dan wajar. Maka Bursa Efek mempunyai kewajiban mengawasi kegiatan anggota-anggotanya. Di Indonesia anggota bursa efek tersebut sekaligus merupakan pemegang saham bursa efek karena di Indonesia Bursa Efek didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), namun demikian, perusahan efek yang berhak menjadi anggota bursa efek adalah perusahan efek yang telah memiliki izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Keanggotaan pada bursa efek ini, sangat penting bagi perusahaan efek karena tanpa keanggotaan mereka tidak dapat melakukan perdagangan efek di lantai bursa.

Proses Pencatatan Efek di Bursa Efek Jakarta (BEJ)
Setelah Pernyataan Efektif oleh BAPEPAM dan emiten bersama dengan Penjamin Emisi telah melakukan penawaran umum,maka:
1. Emiten mengajukan permohonan pencatatan ke Bursa sesuai dengan ketentuan Pencatatan Efek di BEJ;
2. BEJ melakukan evaluasi berdasarkan persyaratan pencatatan;
3. Jika memenuhi persyaratan pencatatan,BEJ memberikan surat persetujuan pencatatan;
4. Emiten membayar biaya pencatatan;
5. BEJ mengumumkan pencatatan efek tersebut ke bursa;
6. Efek tersebut mulai tercatat dan dapat diperdagangkan di bursa.
Kebijakan umum adalah kebijakan di bidang Pasar Modal yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kebijakan fiskal, moneter, dan kebijakan ekonomi makro pada umumnya. Menteri keuangan menetapkan kebijakan umum di bidang Pasar Modal.
Tugas Bapepam yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan adalah sebagai berikut:
1. Tugas Bapepam
Secara garis besar tugas Bapepam adalah melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal yang meliputi:
a. Bidang yang berkaitan dengan Evaluasi Keuangan Perusahaan (Corporate Finance)
Pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal memiliki beberapa kewajiban, antara lain kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan kepada Bapepam.
b. Bidang yang berkaitan dengan Pengawasan Transaksi dan Lembaga Bursa (Market Regulation).
Transaksi efek yang terjadi di Bursa melibatkan beebrapa lembaga antara lain Bursa efek, LKP, LPP dan Perusahaan Efek. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan seperangkat peraturan untuk menjamin adanya transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien.
Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan transaksi tersebut antara lain adalah:
1) Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Bursa Efek
2) Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP).
3) Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)
4) Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Perusahaan Efek
c. Bidang yang berkaitan dengan Manajemen Investasi(Investment Management)
Manajemen Investasi berkaitan erat dengan Reksa Dana,pengelolaan Investasi yang dilakukan oleh manajer investasi pada Reksa Dana berbentuk kontrak Investasi Kolektif.
d. Bidang yang berkaitan dengan pembuatan peraturan(Rule Making)
Untuk menciptakan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien diperlukan suatu kerangka hukum yang kokoh. Sampai saat ini peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal Indonesia terdiri dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang dilengkapi Peraturan Pemerintah, keputusan Menteri keuanagn dan 100 lebih Keputusan Menteri keuangan dan 100 lebih keputusan Ketua Bapepam.
Para Pelaku Pasar Modal di Indonesia:
I. Pelaku utama pasar modal.
a. Emiten
b. Investor
II. Lembaga Penunjang pasar modal.
a. Biro Administrasi Efek (BAE).
b. Kustodian (tempat penitipan harta).
c. Wali Amanat (Trustee)
III. Profesi Penunjang pasar modal
a. Akuntan Publik
b. Notaris
c. Konsultan Hukum
d. Perusahaan Penilai
e. Penasihat Investasi
f. Pemeringkat Efek
IV. Perusahaan Efek
a. Penjamin Emisi Efek
b. Perantara Perdagangan Efek (Pialang, Broker)
c. Manajemen Investasi
4 Kelompok pemodal atau investor di Pasar Modal:
1. Pemodal yang bertujuan memperoleh deviden,
2. Pemodal yang bertujuan berdagang,
3. Kelompok yang berkepentingan dalam pemilikan peru
4. Kelompok Spekulator.
Beberapa alasan perlunya pengembangan Pasar Modal:
Berkembangnya pasar modal di banyak negara, disebabkan karena banyaknya manfaat yang dapat diberikan bagi pengembangan perekonomian suatu negara. Manfaat ini antara lain:
1.Memperbaiki Struktur Permodalan Perusahaan
2.Meningkatkan Efisiensi Alokasi Sumber-Sumber Dana
3.Menunjang Terciptanya Perekonomian Yang Sehat
4.Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
5.Membuka Alternatif Divestasi
6.Meningkatkan Penerimaan Negara
7.Dapat Mengurangi Hutang Luar Negeri Pihak Swasta
8.Arena Penggemblengan Generasi Muda

B. Pencarian Dana Perusahan
Perjalanan hidup perusahaan mirip dengan perjalanan hidup manusia yang di mulai dari lahir, tumbuh berkembang menjadi dewasa bahkan dapat pula menjadi tua dan mati. Dalam menjalani siklus hidup ini seperti layaknya manusia, perusahaan juga membutuhkan darah segar. Dalam kenyataan sehari-hari darah yang diperlukan ini berupa modal usaha yang terutama dalam bentuk uang tunai (cash). Memang sulit untuk di sangkal bahwa modal yang dibutuhkan, apa pun bentuknya pada dasarnya adalah uang. Uang yang sangat diperlukan perusahaan adalah uang dalam bentuk yang nyata, bukan yang hanya dalam bentuk catatan pembukuan, laporan keuangan, neraca, laporan laba/rugi ataupun aliran kas (cash flow).
Modal yang tersedia dalam bentuk uang sangat diperlukan oleh perusahaan, selain untuk menjaga kelangsungan hidup juga untuk pengembangan usaha. Yang menjadi masalah bagi perusahaan adalah dari mana modal tersebut didapat, apabila perusahan yang ada hanya berupa catatan pembukuan sedangkan uang yang sebenarnya sedang beredar di mana-mana sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Bila hal ini terjadi dan hutang perusahaan sudah mencapai tingkat yang cukup tinggi tentunya tidak baik bagi perusahaan. Kalau hal ini dibiarkan berlarut-larut maka bukan tidak mungkin perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Di samping itu, selain untuk menjaga kelangsungan hidup dan mengembangkan usaha, uang juga dibutuhkan untuk berbagai untuk berbagai keperluan termasuk untuk membayar hutang-hutang perusahaan hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut tentunya diperlukan usaha untuk mencari tambahan berupa “fresh money” untuk di disuntikkan ke perusahaan, sebagai pengganti ataupun sebagai penambah dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan perusahaan sedang berjalan ataupun untuk pengembangan dan perluasan bidang usaha.
Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dana tersebut, ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan perusahaan, seperti mencari pinjaman atau tambahan pinjaman uang, mencari partner untuk melakukan penggabungan usaha (merger), menjual perusahaan atau menutup/mengurangi sebagian kegiatan usaha. Uapaya tersebut terakhir tentunya tidak baik bagi perusahaan dan juga bagi pemilik dan pegawainya.
Alternatif lainnya yang dapat dilakukan dalam mencari tambahan dana itu adalah dengan mencari pihak lain yang mau ikut menanamkan modalnya pada perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan menjual sabagian dari kepemilikan atas perusahaan, penjualan kepemilikan dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah dengan penjualan sebagian dari saham yang dikeluarkan pihak perusahaan dalam bentuk efek kepada masyarakat luas yang dalam hal ini disebut investor atau pemodal, hal ini di kenal dengan istilah Penawaran Umum (Go Public).
Selain dengan melakukan penawaran umum kepada publik, penjualan kepemilikan modal perusahaan ini dapat pula dilakukan dalam lingkup yang terbatas yaitu dengan jalan melakukan penwaran secara terbatas yang di kenal dengan istilah Privat Placement. Penawaran ini dapat juga dengan menerbitkan efek yang merupakan tanda hutang seperti obligasi (dalam obligasi tidak terdapat unsur kepemilikan karena obligasi lebih merupakan tanda hutang perusahaan).
Sebagai upaya pencarian dana yang merupakan pertimbangan yang paling penting, terdapat pula beberapa hal yang mejadi dasar bagi suatu perusahaan dalam melaksanakan penawaran umum, hal-hal tersebut adalah:
- Meningkatkan kepemilikan saham bagi pemodal individual (retail investor)
- Melepas sebagian dari kepemilikan perusahaan
- Menciptakan dasar bagi distribusi produksiyang berlingkup internasional (untuk penawaran luar negeri)
- Mengalokasikan saham kepada pemodal jangka panjang sebagai pendukung.


C. Alternatif Pendanaan Perusahaan
Apabila perusahaan tidak atau belum siap untuk melakukan penawaran umum ataupun karena kondisi pasar belum memungkinkan, maka sebaiknya perusahaan tidak terlalu memaksakan diri dan sedapat mungkin memutuskan untuk mencari pendanaan dari sumber dana jangka pendek dalam hal ini akan lebih baik daripada melakukan penawaran umum yang dipaksakan, karena kegagalan dalam penawaran umum dapat merupakan malapeteka bagi perusahaan dan tentunya juag bagi pemilik dan para pegawainya. Namun dapat dipertimbangkan beberapa pilihan, yang bersifat sementara maupun yang bersipat tetap, yang dapat dipilih sebagai alternative pendanaan, seperiti pemencari pendanaan melalui perusahaan modal ventura, lembaga-lembaga permodalan – investor intitusional (dana pensiun, perusahaan asuransi, dan sebagainya), juga pinjaman dari bank komersial, pemasok (supplier), perusahaan leasing, melakukan kerja sama riset dan pengembangan atau pun melaksanakan privat placement. Privat placement sebenarnya lebih memudahkan perusahaan dalam meraih uang terutama dari investor yang besar tanpa harus mendaftar di bursa seperti bila melakukan penawaran umum perdana (IPO).
Perusahaan sebaiknya mempelajari masing-masing alternatif ini sebagai pilihan sebelum menetapkan untuk melakukan penawaran umum. Walaupun tidak ada suatu formula yang baku yang dapat di gunakan untuk menetapkan mana pilihan yang baik bagi perusahaan, namun ada beberapa indikator yang dapat dipedomani sebagai anjuran untuk bahan pertimbangan sebelum memutuskan akan melakukan penawara n umum perdana, pertimbangan ini antara lain adalah:
- Perusahaan memliki piutang yang dapat ditagih, persediaan barang, tanah, pabrik, dan peralatan (mesin-mesin) dalam jumlah yang cukup besar yang tidak sedang di jadikan agunan.
Bila terdapat indikator ini pada perusahaan maka pendanaan yang dilakukan melalui pinjaman dengan jaminan aset-aset perusahaan adalah merupakan alternatif yang cukup baik.
- Perusahaan membutuhkan dana sangat besar untuk membeli tanah , pabrik ataupun peralatan. Hal ini bukan merupakan hal yang luar biasa, pendanaan dari sumber-sumber komersial dapat menjadi alternatif yang baik.
- Teknologi yang diterapkan perusahaan belum canggih, akan tetapi mempunyai prospek yang menarik di masa depan.

D. Beberapa Pertimbangan
Hal yang menguntungkan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penawaran umum antara lain adalah sebagai berikut:
- Dengan penjulan saham ini perusahaan akan mendapatkan uang tunai yang dapat digunakan sebagai modal untuk jangka panjang dan juga sangat berguna untuk mengembangkan perusahaan, membayar hutang dan tujuan-tujuan lainnya.
- Penjualan dengan cara melakukan penawaran umum (Go Public) ini akan dapat pula meningkatkan nilai pasar dari perusahaan karena umumnya perusahaan yang sudah menjadi perusahaan publik likuiditasnya akan lebih meningkat bila di bandingkan dengan perusahaan yang masih tertutup.
- Penawaran umum perdana (Initial Public Offering) yang dilakukan perusahaan juga akan meningkatkan kekayaan bersih perusahaan, tanpa perlu kembali membayar atau meminta tambahan pinjaman, dengan kata lain yang lebih populer penawaran umum ini akan meningkatkan Debt Equity Ratio perusahaan.
- Di samping itu citra dan perkembangan perusahaan juga akan meningkat. Sebagai contoh, suatu perusahaan yang semula lingkup usahanya hanya bersifat nasional dengan akan lebih mudah untuk dapat melekukan ekspandi ke tingkat internasional seiring dengan penjualan sahamnya. Dan apabila penawaran umum ini sukses, maka peningkatan citra perusahaan itu dengan sendirinya akan menyertai pula.
- Meningkatkan likuiditas perusahaan dan meningkatkan nilai saham akan berpengaruh terhadap para pemegang saham. Dengan tidak menyampingkan larangan-larangan dan pembatasan praktek pasar tertentu (misalnya larangan insider trading – perdagangan orang dalam), para pemegang saham dapat setiap waktu menjual sahamnya di bursa, dengan demikian dapat mengganti investasinya dengan uang tunai. Dan juga, saham yang dimiliki dapat digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman pribadi.
- Para pegawai dapat pula menjadi pemegang saham melalui program ESOP (Employee Otock Ownership Plan) yaitu program kepemilikan saham oleh pegawai perusahaan, dengan demikian akan di dapat perhatian dan komitmen yang lebih tinggi dalam mencapai keberhasilan perusahaan.
Di samping keuntungan-keuntungan di atas dapat pula disebutkan suatu keuntungan lain yaitu setelah perusahaan memasuki pasar modal dan menunjukkan kinerja yang baik, maka selanjutnya tambahan modal akan mudah didapat baik dari investor-investor individual maupun dari investor intitusional lainnya.
Bagi para pemodal keuntungan yang di harapkan dari pembelian saham perusahaan biasanya adalah:
- Dividen, yaitu bila bisnis yang di jalankan perusahaan baik dan menghasilkan keuntungan maka pemegang saham akan mendapat bagian keuntungan yang di sebut dividen.
- Capital Gain, dalam hal ini pemodal yang membeli saham perusahaan misalnya pada pasar perdana dengan harga 2500 rupiah persaham dan bila pada pasar sekunder harganya naik menjadi 3000 rupiah persaham maka pemegang saham akan mendapatkan keuntungan sebesar selisihnya yaitu 500 rupiah perlembar saham. Dalam hal ini tidak lagi mendapat keuntungan apapun dari saham yang telah beredar tersebut.
- Keringanan perpajakan, hal ini hanya terjadi bila pertukaran perpajakan memberikan keringanan pajak (tax benefit) bagi penerimaan dividen yang di berikan oleh perusahaan tersebut.

E. Saat Yang Tepat Untuk Penawaran Umum Perdana
Keputusan yang baik dapat dicapai melalui evaluasi teknis, inting yang tepat, dan visi perusahaan terhadap keberhasilan. Seperti sering dikatakan bahwa hal-hal tersebut merupakan factor penentu yang akan dipertimbangkan oleh orang-orang yang bergerak di bidang ekonomi dan keuangan. Beberapa hal yang semestinya dijadikan faktor untuk evaluasi antara lain adalah:
- Catatan kinerja perusahaan pada tahun-tahun terkhir sebelum IPO, perusahaan mungkin mempunyai sejarah tentang kekuatan financial penghasilan laba yang konsisten dan terpelihara dan pertumbuhan pendapatan, atau pangsa pasar yang khusus, hal ini dapat merupakan faktor pertimbangan yang sangat baik, meskipun pada waktu sebelum IPO tingkat pertumbuhan perusahaan sangat kecil, ataupun tidak ada peningkatan sama sekali dan di pasar telah terjadi kejutan-kejutan yang cukup berpengaruh.
- Ukuran perusahaan, hal ini dapat dilihat dari berbagai hal dan juga akan berbeda di masing-masing bursa efek di berbagai Negara. Umumnya untuk perusahaan yang tidak begitu membutuhkan teknologi, penjamin emisi (underwriter) selalu melihat pertumbuhan dan konsistensi pendapatan tahunan yang lebih dari UU$ 15 juta dana laba bersih US$ 1 juta atau lebih.
- Faktor-faktor yang intangible juga harus di pertimbangkan, salah satu faktor yang sangat dipertimbangkan adalah penerapan teknologi di perusahaan, terutama teknologi maju yang akan membuat produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan menjadi tampil beda di pasar dan berada di atas pesaingnya.
- Tujuan perusahaan dan tujuan dilaksanakan penawaran umum harus jelas, kebutuhan perusahaan terhadap modal biasanya lebih di tekankan untuk jangka panjang dibanding dari tujuan dari jangka pendek.
- Pangsa pasar (market share), posisi produksi perusahaan di pasarnya harus cukup untuk dapat mempertahankan pertumbuhan keuntungan yang cukup besar.
- Gaya manajemen, manajemen perusahaan harus cukup fleksibel untuk dapat membantu agar perusahaan dapat bertahan dari tekanan yang akan datang dari para pemegang saham, dari para analisis, dan juga tekanan-tekanan di bidang financial yang datang dari masyarakat investor. Hal ini juga harus dapat juga menjaga agar perusahaan tetap berhasil dalam jangka waktu panjang.
- Manajemen yang kuat, perusahaan harus mempunyai manajemen yang kuat serta berpengalaman, dan juga dewan komisaris yang bertindak sebagai badan penasihat. Hal ini juga merupakan faktor-faktor penting yang dipertimbangkan oleh penjamin emisi dan para pelaku pasar modal.
- Internal kontrol, sistem akuntansi dan sistem informasi manajemen perusahaan harus benar-benar mampu menangani peningkatan pertumbuhan dan pelaporan keuangan, termasuk laporan keuangan interim yang kuat.
- Laporan-laporan, laporan yang diaudit untuk tiga tahun terakhir sebelum penawaran umum sangat diperlukan. Hal ini tentunya merupakan hal yang mahal dan rumit dalam kenyataannya. Kebanyakan penjamin emisi regional menghendaki agar laporan keuangan perusahaan diaudit oleh akuntan publik yang besar.

F. Biaya Untuk Penawaran Umum Perdana
Biaya untuk penawaran umum perdanabesar sekali, dan perlu dipertimbangkan secara matang oleh para pemilik perusahaan dan manajemennya. Biaya-biaya tersebut adalah:
1. Komisi untuk underwriter (emisi efek), pembayaran untuk emisi efek diberikan dalam bentuk emisi, yang besarnya dapat mencapai sekitar 7% dari hasil pendapatan kotor dari penanaman saham yang dilakukan. Dalam pembayaran underwriter ini juga termasuk untuk penjaminan (warrant), opsi (option), biaya konsultasi, biya-biaya yang tidak diperhitungkan (non accountable expences) dan hak preferensi untuk pembiayaan di masa yang akan datang. Pembayaran untuk underwriter ini adalah salah satu biaya yang terbesar, dan biasanya sekitar dua pertiga dari keseluruhan biaya.
2. Biaya konsultan hukum, biasanya biaya ini berkisar di sekitar US$ 100,000 sampai US$ 200,000 pada perusahaan kecil atau penawaran yang sederhana namun dapat secara cepat meningkat dan dalam kenyataannya berkisar antara US$ 400,000 sampai US$ 600,000 atau lebih untuk perusahaan yang lebih besar (di atas US$ 50 juta) atau penawaran yang rumit bahkan mencapai US$ 3,000,000, penawaran untuk perusahaan, dengan modal dasar dan bidang usaha yang besar, atau perusahaan yang membutuhkan persiapan bidang legal yang cukup banyak atau memerlukan bantuan pihak luar.
3. Biaya akuntan, biaya ini berkisar antara US$ 50,000 sampai US$ 100,000 untuk perusahaan yang kecil atau penawaran sederhana dan US$ 150,000 sampai US$ 225,000 atau lebih pada penawaran yang rumit atau besar yang memerlukan beberapa jenis audit dan beberapa jenis penerbitan laporan akuntansi keuangan.
4. Biaya road show, biaya ini untuk beberapa pejabat eksekutif perusahaan yang akan mengadakan presentasi di depan para calon investor yang potensial, yang selain memakan biaya juga memakan waktu yang cukup besar. Pelaksanaan road show ini adalah dengan menyediakan waktu beberapa minggu untuk menjalani/mengunjungi beberapa kota besar di dalam negeri dan luar negeri.
5. Biaya pencetakan dan penerbitan yang berkisar antara US$ 50,000 sampai US$ 250,000 untuk pernyataan pendaftaran, prospectus, dokumen penjaminan, dan sertifikat saham serta brosur-brosur perusahaan yang diperlukan.
6. Biaya public relation, perusahaan harus berupaya menarik perhatian masyarakat calon pemodal. Dalam biaya ini termasuk biaya iklan di berbagai media.
7. Biaya listing (biaya pendaftaran di bursa), bila perusahaan mendaftarkan sahamnya di bursa di Amerika Serikat maka harus diperhatikan bahwa biaya tersebut diperkirakan menurut jumlah penawaran yang dilaksanakan, bila ternyata pembayaran tersebut kurang, maka perusahaan harus membayar kekurangannya dan terkena “penalty”. Namun, bila ternyata lebih kecil dari perkiraan sehingga pembayaran menjadi lebih, maka dalam praktek tidak di adakan “refund” oleh bursa efek.

G. Biaya Perusahaan Publik
Setelah menjadi perusahaan pubik, maka ada beberapa biaya yang akan timbul antara lain:
1. Biaya administrasi tahunan dan biaya hubungan investor, termasuk laporan triwulan, laporan kejadian penting, laporan tahunan, agen transfer, dan public relation dan investor relation.
2. Pajak-pajak dan biaya lainya, termasuk Franchise, transfer saham dan modal juga kemungkinan biaya litigasi dan yurisdiksi yang mungkin saja timbul.

H. Struktur Penawaran Umum
Yang dimaksud struktur penawaran di sini adalah bahwa manajemen dan pemilik perusahaan, harus menentukan persentasi penawaran yang akan dilakukan diberbagai bursa efek, baik di dalam maupun di luar negeri. Penentuan struktur ini di lakukan setelah selesainya kegiatan asset perusahaan (appraising). Penyusunan struktur ini dilakukan bersama oleh manajemen dan pemilik perusahaan, underwriter (untuk penawaran internasional disebut Global Coordinator), struktur ini disusun bersama.
ESOP (Employee Stock Option Plan) adalah pemberian hak untuk membeli saham untuk jangka waktu tertentu dengan harga yang tetap, yang dibrikan kepada pegawai perusahaan. Pemberian ESOP ini juga merupakan salah satu persiapan pension pegawai, bagi perusahaan hal ini juga berarti meminjam uang dengan member jaminan dalam bentuk saham kepada pegawai. Penghasilan yang seharusnya dibayarkan kepada pegawai dapat digunakan oleh perusahaan, dan dengan demikian menjadi suatu alat pendanaan yang efektif, di samping itu juga merupakan cara untuk melepas saham oleh para pemegang saham lama sebagai suatu exit strategy.

I. Berapa hal Penting Untuk Penawaran Umum
Daftar di bawah ini menunjukkan beberapa hal yang penting diperlukan bagi perusahaan yang melakukan penawaran umum antara lain:
- Produksi atau jasa hendaknya mudah dikenal oleh para investor dan dapat menunujukkan kemampuan dalam pemecahan masala-masalah.
- Perusahaan harus memiliki pertumbuhan pendapatan yang cukup nyata dan terkontrol.
- Perusahaan telah terbukti menghasilkan laba (profit).
- Mempuyai tingkat Insider trading yang kecil atau tidak sama sekali. Para pemodal pada umumnya akan mempertanyakan hubungan antara rencana penawaran umum dengan perusahaan, kemungkinan tindakan para insider yang dapat muncul secara tiba-tiba dalam prospek jangka panjang perusahaan, misalnya penjualan saham oleh para insider dalam jumlah jumlah besar.
- Memenuhi persyaratan minimum dari alternatif pendaftaran (listing) yang akan dipilih oleh perusahaan.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari pembahasan di atas maka dapat diambil beberapa kesimpul, antara lain sebagai berikut :
a. Bahwa pasar modal diawasi oleh suatu badan yaitu BAPEPAM
b. Bahwa UU yang mengatur tentang pasar modal yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

B. Saran
Dari kesimpulan diatas maka dapat diambil beberapa saran antara lain sebagai beirkut :
a. Diharapkan makalah ini dapat menambah wawasan tentang pasar modal yang meliputi sejarah, badan hukum, pelaku, UU tentang pasar modal.
b. Agar makalah ini dapat dipahami lebih jauh yaitu meneliti tentang pasar modal dan aspek-aspek hukumnya.

Read More | komentar (4)

PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PENDIDIKAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Perkembangan Teknologi Informasi sampai dengan saat ini berkembang dengan pesat seiring dengan penemuan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dalam bidang Informasi dan Komunikasi sehingga mampu menciptakan alat-alat yang mendukung perkembangan Teknologi Informasi, mulai dari sistem komunikasi sampai dengan alat komunikasi yang searah maupun dua arah (interaktif).
Teknologi Informasi adalah seperangkat alat yang membantu suatu pekerjaan dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan informasi, termasuk menyimpan informasi, memproses informasi, mengirim informasi untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, pendidikan, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.
Peran teknologi informasi pada masa sekarang tidak diperutukkan bagi organisasi, melainkan juga untuk kebutuhan perseorangan. Bagi organisasi, teknologi informasi dapat digunakan untuk mencapai keunggulan komptetitif, sedangkan bagi perseorangan teknologi digunakan untuk mencapai keunggulan pribadi, termasuk dalam mencari pekerjaan.
Teknologi informasi bisa dikatakan telah memasuki ke segala bidang dan ke berbagai lapisan masyarakat. Pada masa sekarang ponsel dengan kemampuan mengambil informasi dari Internet telah menjadi barang yang biasa dipakai orang untuk berkomunikasi, yang menjadikan jarak seperti tak terasa. Orang menjadi terbiasa dengan surat elektronis (e-mail) dan mulai menjauhi pengguna surat konvensional yang menggunakan kertas. Orang lebih suka menggunakan program-program pengolah data untuk membuat dokumen daripada memakai mesin ketik biasa (manual).
Setelah dirasakan bahwa teknologi Informasi dapat menggantikan cara konventional yang memberikan benefit, maka orang mulai melihat kelebihan lainnnya, misalnya menggantikan sarana pengiriman surat dengan surat eletronik (e-mail), pencarian data melalui search engine, chatting, mendengarkan musik, dan sebagainya dimana pada tahapan ini orang sudah mulai menginvestasikan kepada perangkat komputer. Dari manfaat yang didapatkan, teknologi informasi mulai digunakan dan diterapkan untuk membantu operasional dalam proses bisnis. Misalnya perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan menyediakan informasi jasa dan produk yang ditawarkan tanpa dibatasi waktu dan ruang.
Kalau dikaitkan perkembangan teknologi informasi dengan pemerintah saat ini yang lebih dikenal dengan e-government, tahapan penerapan teknologi informasi dikategorikan dalam tahapan persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan. Menurut pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh Departmen Komunikasi dan Informasi, saat ini Indonesia baru memasuki tahapan persiapan dan menuju ke arah pematangan. Jadi masih banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh pemerintah untuk mensosialisaikan kepada masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi. Jika kita bergantung sepenuhnya kepada pemerintah, jelas kita akan tertinggal jauh dan memakan waktu yang lama. Disini dituntut peranan kaum professional yang aktif untuk mensosialisasikan pemanfaatan teknologi di segala bidang. Salah satu yang merupakan terobosan kreatif adalah pemanfaatan open source sebagai platform dalam menciptakan aplikasi. Contohnya seperti yang dilakukan tim SisFoKampus (www.sisfokampus.net) dalam mengembangkan penerapan komputerisasi dalam dunia pendidikan. Memang kendala yang utama dihadapi adalah bagaimana mengubah pola pikir dari institusi pendidikan dan menyiapkan infrastruktur yang mendukung.
Teknologi informasi juga dapat melahirkan fitur-fitur baru dalam dunia pendidikan. Sistem pengajaran berbasis multimedia (teknologi yang melibatkan teks, gambar, suara, dan video) dapat menyajikan materi pelajaran yang lebih menarik, tidak monoton, dan memudahkan penyampaian.
Teknologi Internet ikut berperan dalam menciptakan e-learning atau pendidikan jarak jauh. Kuliah tidak lagi harus dilakukan dengan suasana kelas dimana mahasiswa dan dosen bertemu.
B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah karya tulis ini adalah sebagai berikut :
a. Bagaimana dampak dari teknologi informasi.
b. Bagaimana peranan teknologi informasi terhadap pendidikan.

C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui dampak dari teknologi informasi.
b. Untuk mengetahui peranan teknologi informasi terhadap pendidikan.

D. Manfaat Penulisan
Adapun manfaat penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut :
a. Untuk menelaah lebih dalam peranan teknologi terhadap pendidikan.
b. Untuk menambah pengetahuan pembaca maupun penulis tentang dampak, peranan teknologi informasi.


BAB II
TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Teknologi Informasi
Teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisa, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan dan gambar (Kamus Oxford, 1995).
Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi (Martin, 1999).
Teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis. Mikrokomputer, computer mainframe, pembaca barcode, perangkat lunak pemroses transaksi, perangkat lunak lembar kerja (spreadsheet), dan peralatan komunikasi dan jaringan merupakan contoh teknologi informasi (Lucas, 2000).
Teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video (Williams dan Sawyer, 2003).
Dari beberapa defenisi para ahli diatas, dapat diambil pengertian bahwa teknologi informasi adalah penggabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi yang digunakan untuk menyimpan, menganalisa, mendistribusikan data, mengirimkan informasi, membawa data, suara dan video.

B. Pengelompokan Teknologi Informasi
Teknologi informasi mencakup teknologi komputer dan teknologi kumunikasi. Teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi 5, yakni teknologi masukan, teknologi keluaran, teknologi perangkat lunak, teknologi penyimpan, dan teknologi mesin pemroses.
1. Teknologi Masukan
Teknologi masukan (input technology) adalah teknologi yang berhubungan dengan peralatan untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Peranti masukan yang lazim dijumpai dalam sistem komputer berupa keyboard dan mouse.
2. Teknologi Keluaran
Teknologi keluaran (output technology) adalah teknologi yang berhubungan dengan segala peranti yang berfungsi untuk menyajikan informasi hasil pengolahan sistem. Layar atau monitor dan printer merupakan peranti yang biasa digunakan sebagai peranti keluaran.
3. Teknologi Perangkat Lunak
Perangkat lunak (software) atau dikenal juga dengan sebutan program adalah deretan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan komputer sehingga komputer dapat melakukan tindakan sesuai yang dikehendaki pembuatannya (user)
4. Teknologi Penyimpan
Teknologi penyimpan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu memori internal dan penyimpanan eksternal.
Memori internal berfungsi sebagai pengingat sementara baik bagi data, program maupun informasi ketika proses pengolahannya dilaksanakan oleh CPU. Contohnya RAM, ROM.
Memori internal atau disebut penyimpanan eksternal yaitu segala peranti yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen.
5. Mesin Pemroses
Mesin pemroses lebih dikenal dengan sebutan CPU (Central Processing Unit). CPU merupakan bagian dalam sistem komputer yang menjadi pusat pengolah data dengan cara menjalankan program yang mengatur pengolahan tersebut.


C. Fungsi Teknologi Informasi
Ada 6 fungsi teknologi informasi yaitu :
1. Menangkap (Capture)
Mengkompilasikan catatan untuk catatan rinci dari aktivitas untuk aktivitas. Misalnya menerima inputan dari keyboard, scanner, mic, dan sebagainya.
2. Mengolah (Processing)
Mengolah/memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan/pemrosesan data dapat berupa mengkonversi (mengubah data ke bentuk lain), menganalisis (analisa kondisi), menghitung (kalkulasi), mensintesis (penggabungan) segala bantuk data dan informasi.
• Data processing
Memproses dan mengolah data menjadi suatu informasi.
• Information Processing
Suatu aktivitas computer yang memproses dan mengolah suatu tipe/bentuk dari informasi dan merubahnya menjadi tipe/bentuk yang lain dari informasi.
• Multimedia system
Suatu system komuter yang dapat memproses berbagai tipe / bentuk dari informasi secara bersamaan (simultan).
3. Menghasilkan (Generating)
Menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna. Misalnya laporan-laporan, table, grafik, dan sebagainya.
4. Menyimpan (Storage)
Merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya : simpan ke harddisk, tape, disket, CD, dan sebagainya.
5. Mencari kembali (Rertrival)
Menelusuri ,mendapat kembali informasi atau mengkopi (Copy) data dan informasi yang sudah tersimpan. Misalnya mencari kembali supplier yang sudah lunas, dan sebagainya.
6. MenTransmisi (Transmission)
Mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Misalnya mengirimkan data penjualan dari user A ke user lainnya, dan sebagainya.
D. Dampak Teknologi Informasi
Dampak teknologi informasi dapat dibedakan menjadi dua dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Kemunculan teknologi sendiri sesungguhnya bersifat netral. Pengaruh positif atau negatif yang bisa muncul dari alat ini tentu saja lebih banyak tergantung dari pemanfaatannya. Bila menggunakan alat teknologi secara sembarangan, pengaruhnya bisa jadi negatif. Sebaliknya, alat teknologi akan memberikan pengaruh positif bila digunakan dengan bijaksana, yaitu membantu pengembangan intelektual dan motorik.
Adapun dampak positif dari teknologi informasi antara lain sebagai berikut:
• Lebih efisien dan efektif dalam pengolahan data.
• Lebih efisien dalam waktu dan tempat penyimpanan file
• Lebih efisien dalam pemrosesan data.
• Membantu operasional dalam proses bisnis.
• Memudahkan pencarian data dengan melalui search engine.
• Menciptakan suasana belajar dengan menggabungkan hiburan dengan pendidikan.
• Memudahkan dalam akses suatu informasi.
Adapun dampak negatif dari teknologi informasi antara lain sebagai berikut :
• Melalui internet berbagai materi bermuatan seks, kekerasan, dan lain-lain dijajakan secara terbuka dan tanpa penghalang. Sebuah studi yang menunjukkan bahwa satu dari 12 anak di Canada sering menerima pesan yang berisi muatan seks, tawaran seks, saat tengah berselancar di internet.
• Kecendrungan munculnya ‘kecanduan’ pada komputer. Kecanduan bermain komputer ditengarai memicu menjadi malas belajar maupun melakukan aktivitas sosial.
• Kecendrungan munculnya ‘tindak kriminal’ melalui situs jejaring sosial.


E. Peran Teknologi Informasi Dalam Bidang Pendidikan (e-education)
Teknologi informasi juga dapat melahirkan fitur-fitur baru dalam dunia pendidikan. Sistem pengajaran berbasis multimedia (teknologi yang melibatkan teks, gambar, suara dan video) dapat menyajikan pelajaran yang lebih menarik, tidak menoton, dan memudahkan penyampaiannya. Mahasiswa dapat mempelajari materi tertentu secara mandiri dengan menggunakan komputer yang dilengkapi program berbasis multimedia. Kini telah banyak perangkat lunak yang tergolong sebagai edutainment yang merupakan perpaduan antara education (pendidikan) dan entertainment (hiburan).
Teknologi Internet ikut berperan dalam menciptakan e-learning atau pendidikan jarak jauh. Kuliah tidak lagi harus dilakukan dengan suasana kelas di mana mahasiswa dan dosen bertemu. Kuliah dapat dilaksanakan dengan mengakses modul-modul kuliah dari jarak jauh. Begitu pula untuk pengiriman tugas dan berdiskusi. Para mahasiswa dengan leluasa dapat mengatur waktu untuk belajar, kapan saja dan di mana saja.
Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dalam bidang pendidikan, maka pada saat ini sudah dimungkinkan untuk diadakan belajar jarak jauh dengan menggunakan media internet untuk menghubungkan antara mahasiswa dengan dosennya, melihat nilai mahasiswa secara online, mengecek keuangan, melihat jadwal kuliah, mengirimkan berkas tugas yang diberikan dosen, menggunakan perpustakaan online dan sebagainya, semuanya itu sudah dapat dilakukan. Faktor utama dalam distance learning yang selama ini dianggap masalah adalah tidak adanya interaksi antara dosen dan mahasiswanya. Namun demikian, dengan media internet sangat dimungkinkan untuk melakukan interaksi antara dosen dan siswa baik dalam bentuk real time (waktu nyata) atau tidak. Dalam bentuk real time dapat dilakukan misalnya dalam suatu chatroom, interaksi langsung dengan real audio atau real video, dan online meeting. Yang tidak real time bisa dilakukan dengan mailing list, discussion group, newsgroup, dan buletin board. Dengan cara di atas interaksi dosen dan mahasiswa di kelas mungkin akan tergantikan walaupun tidak 100%.
Bentuk-bentuk materi, ujian, kuis dan cara pendidikan lainnya dapat juga diimplementasikan ke dalam web, seperti materi dosen dibuat dalam bentuk presentasi di web dan dapat di download oleh mahasiswa. Demikian pula dengan ujian dan kuis yang dibuat oleh dosen dapat pula dilakukan dengan cara yang sama. Penyelesaian administrasi juga dapat diselesaikan langsung dalam satu proses registrasi saja, apalagi di dukung dengan metode pembayaran online.
Suatu pendidikan jarak jauh berbasis web antara lain harus memiliki unsur sebagai berikut:
a. Pusat kegiatan siswa; sebagai suatu community web based distance learning harus mampu menjadikan sarana ini sebagai tempat kegiatan mahasiswa, dimana mahasiswa dapat menambah kemampuan, membaca materi kuliah, mencari informasi dan sebagainya.
b. Interaksi dalam grup; Para mahasiswa dapat berinteraksi satu sama lain untuk mendiskusikan materi-materi yang diberikan dosen. Dosen dapat hadir dalam group ini untuk memberikan sedikit ulasan tentang materi yang diberikannya.
c. Sistem administrasi mahasiswa; dimana para mahasiswa dapat melihat informasi mengenai status mahasiswa, prestasi mahasiswa dan sebagainya.
d. Pendalaman materi dan ujian; Biasanya dosen sering mengadakan quis singkat dan tugas yang bertujuan untuk pendalaman dari apa yang telah diajarkan serta melakukan test pada akhir masa belajar. Hal ini juga harus dapat diantisipasi oleh web based distance learning
e. Perpustakaan digital; Pada bagian ini, terdapat berbagai informasi kepustakaan, tidak terbatas pada buku tapi juga pada kepustakaan digital seperti suara, gambar dan sebagainya. Bagian ini bersifat sebagai penunjang dan berbentuk database.
f. Materi online diluar materi kuliah; Untuk menunjang perkuliahan, diperlukan juga bahan bacaan dari web lainnya. Karenanya pada bagian ini, dosen dan siswa dapat langsung terlibat untuk memberikan bahan lainnya untuk di publikasikan kepada mahasiswa lainnya melalui web.
Dengan mewujudkan ide dan keinginan diatas memungkinkan pendidikan lebih baik, waktu lebih singkat, biaya lebih murah. Di luar negeri, khususnya di negara maju, pendidikan jarak jauh telah merupakan alternatif pendidikan yang cukup digemari. Metoda pendidikan ini diikuti oleh para mahasiswa, karyawan, eksekutif, bahkan ibu rumah tangga dan orang lanjut usia (pensiunan).


Beberapa tahun yang lalu pertukaran materi dilakukan dengan surat menyurat, atau dilengkapi dengan materi audio dan video. Saat ini hampir seluruh program distance learning di Amerika, Australia dan Eropa dapat juga diakses melalui internet. Studi yang dilakukan oleh Amerika, sangat mendukung dikembangkannya e-learning, menyatakan bahwa computer based learning sangat efektif, memungkinkan 30% pendidikan lebih baik, 40% waktu lebih singkat, dan 30% biaya lebih murah. Bank Dunia (World bank) pada tahun 1997 telah mengumumkan program Global Distance Learning Network (GDLN) yang memiliki mitra sebanyak 80 negara di dunia. Melalui GDLN ini maka World Bank dapat memberikan e-learning kepada mahasiswa 5 kali lebih banyak (dari 30 menjadi 150 mahasiswa) dengan biaya 31% lebih murah.
Selain pendidikan jarak jauh, ada beberapa pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam bidang pendidikan seperti Perpustakaan elektronik (e-library), Surat elektronik (e-mail), Ensiklopedia, Jurnal atau majalah ilmiah, Pengembangan homepage dan sistim distribusi bahan belajar secara elektronik (digital), Video teleconference.

1. Perpustakaan Elektrik (e-library)
Revolusi teknologi informasi tidak hanya mengubah konsep pendidikan di kelas tetapi juga membuka dunia baru bagi perpustakaan. Perpustakaan yang biasanya merupakan arsip buku-buku dengan dibantu teknologi informasi dan internet dapat dengan mudah mengubah konsep perpustakaan yang pasif menjadi lebih agresif dalam berinteraksi dengan penggunanya. Dengan banyaknya perpustakaan tersambung ke internet, sumber ilmu pengetahuan yang biasanya terbatas ada di perpustakaan menjadi tidak terbatas.




2. Surat Elektronik (e-mail)
Dengan aplikasi e-mail, seorang dosen, orang tua, pengelola, dan siswa dapat dengan mudah saling berhubungan. Pihak kampus dapat membuat laporan perkembangan siswa dan prestasi belajar baik diminta orang tua atau pun tidak. Dalam kegiatan belajar diluar kampus, mahasiswa yang menghadapai kesulitan materi pelajaran dapat bertanya lewat e-mail kepada pihak kampus atau dosen bidang studi. Demikian pula untuk dosen yang berhalangan hadir dapat memberikan tugas via e-mail kepada mahasiswa.

3. Ensiklopedia
Sebagian perusahaan yang menjalankan ensiklopedia saat ini telah mulai bereksperimen menggunakan CD-ROM untuk menampung ensiklopedia sehingga diharapkan ensiklopedia di masa mendatang tidak hanya berisi tulisan dan gambar saja, tetapi juga video dan audio.

4. Jurnal atau Majalah Ilmiah
Salah satu argumentasi umumnya di dunia pendidikan Indonesia adalah kurangnya akses informasi ke jurnal atau majalah ilmiah yang berada di internet sehingga memudahkan bagi para siswa untuk mengakses informasi ilmiah terkahir yang ada di seluruh dunia.

5. Pengembangan Homepage dan Sistim Distribusi Bahan Belajar Secara Elektronik (Digital)
Sistem pembelajaran melalui homepage dapat dikembangkan dalam bentuk kampus maya (virtual campus) sehingga semua kegiatan pembelajaran mulai dari akses bahan belajar, penilaian, dan kegiatan administrasi pendukung dapat secara online selama 24 jam.


6. Video Teleconference
Keberadaan teknologi informasi video teleconference memungkinkan bagi anak-anak di seluruh dunia untuk saling mengenal dan berhubungan satu dengan lainnya. Video teleconference di kampus merupakan saranan untuk diskusi, simulasi dan dapat digunakan untuk bermain peran pada kegiatan belajar mengajar yang bersifat social. Disamping itu dapat pula untuk pengamatan proses eksperimen dari seorang dosen.


BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari tinjauan teoritis diatas maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :
• Teknologi Informasi memiliki peranan penting diberbagai bidang khususnya di bidang pendidikan.
• Baik buruknya dampak penggunaan teknologi informasi tergantung dari pemanfaatan alat teknologi tersebut.
• Teknologi Informasi berperan dalam menciptakan e-learning (pendidikan jarak jauh).

B. Saran
Adapun saran dari karya tulis ini adalah sebagai berikut :
• Diharapkan lembaga pemerintah menerapkan sistem pendidikan yang berbasis teknologi informasi.
• Diharapkan kaum Professional agar aktif dalam mensosialisasikan pemanfaatan teknologi di segala bidang.
• Diharapkan pelajar agar jangan menyalahgunakan pemanfaatan teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Kadir, Abdul & Triwahyuni. CH. Terra, 2003, Pengenalan Teknologi Informasi, Penerbit : Andi. Yogyakarta.

http:// tiksman3jakarta.webs.com / apps/ blog/ entries/ show/ 3067008-fungsi teknologi – informasi. [diakses 05 Mei 2011].

http://www.scribd.com/doc/7574773/pengenalan-teknologi-informasi-1. [diakses 05 Mei 2011].

http://kangnas.info/pengertian-teknogi-informasi-menurut-para-ahli. [diakses 06 Mei 2011].

http://wijayalabs.wordpress.com/2008/03/08/perkembangan-teknologi-informasi-di-indonesia. [diakses 06 Mei 2011].

http://library.usu.ac.id [diakses 06 Mei 2011].

http://www.pustakasumut.com/index.php [diakses 06 Mei 2011].

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.
Adapun judul dari karya tulis ini adalah “Peranan Teknologi Informasi Terhadap Pendidikan”. Penulis menyadari karya tulis ini masih jauh dari sempurna yang disebabkan keterbatasan waktu, bahan. Adapun kekurangan dalam ejaan, bahasa, dan kalimat sebelumnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Demikianlah, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Serta penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak guna penyempurnaan karya tulis ini. Atas perhatiannya penulis ucapkan banyak terima kasih.




Medan, 09 Mei 2011


Penulis


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 3
C. Tujuan Penulisan 3
D. Manfaat Penulisan 3
BAB II TINJAUAN TEORITIS 4
A. Pengertian Teknologi Informasi 4
B. Pengelompokan Teknologi Informasi 4
C. Dampak Teknologi Informasi 6
D. Peran Teknologi Informasi Dalam Bidang Pendidikan
(e-education) 8
BAB III PENUTUP 14
A. Kesimpulan 14
B. Saran 14
Daftar Pustaka 15

Read More | komentar (1)